Thursday, April 28

Ciyee, gak mau buka data. Kenapa tuh?

"Dengerin kamu anak muda, kamu gak berhak juga nuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk tidak memberitahu."

Itu kata pak Luhut pas mahasiswa UI minta dia membuka Big Data110 Juta yang katanya dukung menunda pemilu 2024. 

Menko Luhut Binsar Pandjaitan Harus Segera Buka Data 110 Juta Pendukung Penundaan Pemilu

19.356 orang telah menandatangani petisi Alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI). Ayo capai target 25.000!

Tandatangani petisi dengan satu klik

Pak Luhut Binsar Pandjaitan harusnya ingat kalau dia ini pejabat publik, yakni Menko Marves RI. Saat berdialog dengan mahasiswa UI, ia menyatakan berhak untuk tidak membuka big data karena merupakan perbedaan pendapat dalam demokrasi. 

Padahal, menurut UU KIP, badan publik wajib menyediakan Informasi publik setiap saat yang meliputi informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. 

Nah, Pak Luhut kan pejabat publik, klaim big data disampaikan di acara terbuka, artinya Ia wajib menyediakan informasi, gak disimpan sendiri saja. 

Pernyataan Luhut ini tidak bisa dianggap remeh, Fay. Luhut tidak berhak menyembunyikan data yang dapat berdampak pada pembentukan kebijakan publik. Klaimnya atas big data 110 juta pendukung penundaan pemilu telah menimbulkan persepsi bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden didukung oleh pejabat publik. 

Karena itulah, sebelum kegaduhan di tengah masyarakat makin runyam, kami mengajakmu untuk terus mendorong Luhut bertanggung jawab dengan membuka datanya kepada publik. 

Dukung dan sebar terus petisi dan tagar #LuhutBukaData110Juta di WhatsApp dan medsosmu ya.

Salam
Alumni SAKTI

Tandatangani petisi dengan satu klik

Lihat halaman petisi

Di Change.org, kami percaya pada suara masyarakat. Adakah yang ingin kamu ubah?


Apakah email ini membantu?

1
2
3
4
5

Tidak membantu

Membantu

Wednesday, April 27

THR-mu udah cair, Fay?

Fay, selamat yaa, THR-nya udah cair. Kalaupun belum, mungkin besok.

Beda dengan saya dan perangkat desa lain. Kami mah, gak dapet THR, walaupun udah kerja sepenuh hati.

Perangkat Desa juga Berhak mendapatkan THR dan Pensiunan

203 orang telah menandatangani petisi Dadan Kusmanto. Ayo capai target 500!

Tandatangani petisi dengan satu klik

Saya udah empat tahun bekerja di sebuah desa di Pangandaran, Jawa Barat. Kami memang berseragam layaknya PNS, Fay, sayangnya, perlakuannya beda sekali. 

Saat ini perangkat desa hanya mendapatkan siltap (penghasilan tetap) & tunjangan bulanan. Tapi, tahun ini, udah tiga bulan siltap kami belum dibayarkan. Ditambah lagi, THR juga gak diberikan.

Padahal saya udah kerja di desa empat tahun, loh. Dan setiap tahunnya, gak pernah dapet THR, karena aturannya memang gak ada.

Makanya lewat petisi ini, saya mau minta kepada Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil supaya memberikan juga THR untuk perangkat desa, mulai dari tahun ini. 

Kang Emil kan aktif di medsos, jadi kalau Fay bantu tandatangani petisi ini dan tag @ridwankamil pakai hashtag #THRPerangkatDesa, pasti bakal didengerin, deh.

Terima kasih ya Fay, kalau udah bantu. Selamat menikmati THRnya, semoga kami juga bisa ikut merasakan. 

Tandatangani petisi dengan satu klik

Lihat halaman petisi

Di Change.org, kami percaya pada suara masyarakat. Adakah yang ingin kamu ubah?


Apakah email ini membantu?

1
2
3
4
5

Tidak membantu

Membantu