Gak hanya sekali. 2019 lalu, anggota DPRD Riau juga mengalokasikan Rp 17,3 miliar. 2020 dan 2021 yang jelas-jelas masih pandemi juga dianggarkan belasan miliar rupiah. Hasil kunjungannya apa? Gak pernah dipublikasikan ke publik.
Mereka ngapain aja selama kunjungan kerja? Gak tahu juga, wong gak pernah juga dikomunikasikan ke publik. Di lapangan pun, setelah kunjungan kerja, gak keliatan ada perubahan atau perbaikan pembangunan di Riau. Masih sama saja.
Inilah yang membuat kami bertanya-tanya. Sebenarnya anggota dewan ini beneran kunjungan kerja atau hura-hura aja? Padahal 16,7 Miliar yang dianggarkan itu bisa digunakan untuk keperluan masyarakat yang lebih luas.
Misalnya aja, untuk anggaran pendidikan. Kalau dihitung-hitung 16,7 Miliar ini bisa digunakan untuk ngasih beasiswa ke 3.663 mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah tahun ini akibat pandemi.
Karena itulah, kami akhirnya buat petisi. Agar Gubernur & DPRD Riau membatalkan anggaran belasan miliar untuk kunjungan kerja anggota DPRD Riau. Serta, mengalokasikan anggarannya untuk beasiswa bagi mahasiswa S1,S2, dan S3 ke dalam perubahan APBD Riau tahun 2023.
Soalnya kalau anggaran kunker belasan miliar seperti ini terus dibiarkan, maka sama aja dengan kita, rakyat membiarkan pajak yang kita bayar digunakan untuk hura-hura anggota dewan.
Dukung dan sebar petisi ya Fay, sama-sama kita kawal terus petisi ini.
Salam,
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Riau
No comments:
Post a Comment